oleh

10 Kebijakan Kontroversial Gubernur DKI Jakarta

-Berita, Daerah-327 views

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan acap kali silang pendapat dengan pemerintah pusat. Sejumlah kebijakan mengenai program pembangunan Jakarta berujung bertentangan dengan Pemerintah Pusat. Inilah sederetan kebijakan-kebijakan Anies Bawesdan yang dianggap kontroversial :

1.Menghentikan Reklamasi Jakarta.

Mengapa Anies begitu ngotot menghentikan reklamasi Teluk Jakarta melawan Kepres diera Presiden Soeharto tahun 1995. Reklamasi Teluk Jakarta adalah salah satu isu sensitif, pihak yang mendukung reklamasi dianggap musuh wong cilik dianggap membela pengembang. Isu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta menjadi isu seksi untuk menaikkan citra Anies.

Sesungguhnya status reklamasi Teluk Jakarta ini tidak dibatalkan, hanya dihentikan sementara. Reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya menguntungkan wong cilik, karena ini akan jadi pusat bisnis yang membuka peluang lapangan kerja.  Semoga yang dianggap pahlawan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta tidak sekedar hanya sebagai pelunasan janji kampanye.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan reklasi Teluk Jakarta, bersamaan dengan kebijakan membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah disetujui era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anies ingin membatalkan HGB tersebut dengan meminta bantuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Namun hal itu banyak menuai kritikan, salah satu kritikan dari mantan Menkumham yang merupakan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Yusril menilai alasan Anies tidak bisa dipakai untuk memohon pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) pulau Reklamasi di Teluk Jakarta, HGB bisa dibatalkan kalau penetapannya menentang Peraturan Pemerintah, bukannya menentang perundang-undangan yang belum ada.

2.Kebijakan menutup Jalan Jati Baru Raya

Kebijakan menutup jalan Jati Baru Raya untuk pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Kebijakan itu membuat kawasan Tanah Abang semakin semrawut, macet dan kumuh. Kemacetan di kawasan tersebut makin tak karuan sehingga membuat masyarakat sekitar tidak nyaman. Padahal kita ketahui kawasan Tanah Abang merupakan salah satu ikon Ibukota, pusat perbelanjaan grosir ini tidak saja digandrungi warga negara indonesia tetapi juga sangat menjadi perhatian turis asing.

Namun demikian, terkait masalah penutupan jalan Jati Baru Raya Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan, dalam amar putusannya Nomor 38 / P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang, MA menyebut Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perda tersebut juga dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak berlaku umum.

3.Mencopot pagar pembatas Taman Monas

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan mencopot pagar pembatas taman di Monas, Jakarta Pusat. Padahal kebijakan yang bertentangan ini dipertahankan di era Sutiyoso menjadi gubernur DKI itu dipertahankan sampai kepemimpinan Fauzi Bowo, Joko Widodo hingga Basuki T Purnama (Ahok).

4.Kebijakan membolehkan sepeda motor masuk kawasan Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan membolehkan sepeda motor masuk kawasan Jalan Sudirman sampai Jalan MH Thamrin merupakan kemunduran bagi Jakarta. Pasalnya kebijakan itu justru membuat  kesemrawutan di kawasan yang menjadi aikon perekonomian dan pusat kota.

5.Kebijakan Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama.

Kebijakan Rute Lintas Rel Terpadu (LRT) Pulogadung-Kebayoran Lama bermula Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan rencana pembangunan LRT koridor Pulogadung-Kebayoran Lama sepanjang 19,7 kilometer. Namun balasan surat Kemenhub menyatakan rencana trase LRT Pulogadung-Kebayoran Lama berimpitan dengan jalur Mass Rapid Transit (MRT) koridor timur-barat (Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja). Akhirnya Pemprov DKI Jakarta mengubah rencana trase atau rute LRT Jakarta koridor Pulogadung-Kebayoran Lama karena mengikuti arahan Kemenhub.

6.Kebijakan Alih Fungsi Gedung Menjadi RTH

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengubah gedung-gedung pemerintah yang tidak terpakai menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut Anies Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 menetapkan target RTH di Jakarta seluas 30 persen dari total luas wilayah, hingga awal tahun 2020 baru setengah dari target yang terpenuhi, tepatnya 14,9 persen, alih fungsi kantor jadi RTH, tentu saja, bisa mempercepat target ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung-gedung pemerintah di Jakarta akan ditukar guling tidak dirobohkan, Menurut menteri PUPR Itu merupakan aset negara yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan.

Proyek pembangunan trotoar jalan Cikini memangkas badan jalan sebanyak 3 meter.

7.Kebijakan Mempersempit Jalan, Melebarkan Trotoar

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan, yang bikin macet itu mobil dan motor bukan trotoar. Dengan ungkapan ini Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang gencar-gencarnya memperlebar trotoar, di tahun 2019 Pemprov DKI memperlebar trotoar di 31 ruas jalan dengan program pembiayaan Rp 1,2 triliun yang rencananya akan selesai akhir tahun 2020.

Dengan adanya pembangunan proyek revitalisasi trotoar ini akibatnya banyak menebang pohon-pohon di kawasan Cikini dan Kramat, Jakarta Pusat. Walaupun kebijakannya ini melanggar Perda nomor 8 Tahun 2007, pasal 12G tentang Ketertiban Umum, penebangan pohon-pohon tetap berjalan.

Dampak dari proyek pembangunan trotoar ini, jalan menjadi menyempit, seperti terlihat dijalan Cikini Raya, badan jalan sebelum direvitalisasi lebar kini termakan oleh totoar, semula lebar trotoar di dua sisi jalan hanya 1 meter, setelah direvitalisasi lebar trotoar di sisi timur nanti menjadi 3 meter dan di sisi barat menjadi 2 meter, artinya memangkas badan jalan sebanyak 3 meter.

Dengan ungkapan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan, yang bikin macet itu mobil dan motor bukan trotoar, sejatinya jalanlah yang harus mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi macet, bukan jalan dipersempit justru menjadi tambah macet. Trotoar yang memang sebelumnya tidak pernah macet justru mendapat penanganan, yang berdampak memperparah  masalah yang sebelumnya sudah ada.

8.Kebijakan antara Menormalisasi atau Menaturalisasi sungai di Jakarta

Kebijakan Menormalisasi atau Menaturalisasi sungai-sungai di Jakarta berawal dari hujan yang mengguyur sejak malam pergantian Tahun Baru 2020 membuat air yang tak tertampung di selokan meluber ke jalanan, perumahan, pusat perbelanjaan hingga ke perkantoran. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya air dari sejumlah kali dan sungai di Ibu Kota. Berdampak soal normalisasi atau naturalisasi menjadi perbincakan di awal tahun 2020. Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta dipertanyakan banyak pihak, lantaran banyaknya wilayah di DKI Jakarta terdampak banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan berdebat dengan pemerintah pusat tentang menerapkan normalisasi atau naturalisasi. Meskipun demikian lebih dari dua tahun menjabat sebagai gubernur, program naturalisasi sungai yang didengung-dengungkan oleh Anies belum terlihat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyindir, 17 km dari 33 km kali Ciliwung yang menjadi program gubernur sebelumnya belum dinormalisasi. Kali Ciliwung yang sepanjang 33 km melintas di DKI Jakarta yang sudah dinormalisasi baru 16 km saja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada kepala daerah yang berhimpitan dan menjadi daerah penyangga Ibukota, untuk melakukan penormalan kembali sungai-sungai agar aliran air bisa kembali normal. Sedangkan pemerintah pusat tetap masih mengandalkan normalisasi untuk mengantisipasi saat banjir datang.

9.Kebijakan Formula E

Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan pagelaran balap mobil listrik Formula E, yang sedianya akan digelar di kawasan Monas pada 6 Juni 2020. Namun rencana ini tidak mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah. Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melarang penggunaan Monas untuk pergelaran Formula E. Pergelaran Formula E diizinkan jika berlangsung di kawasan di luar Monas sehingga tak mengganggu cagar budaya. Anies menerima keputusan itu dan memindahkan lintasan lokasi Formula E ke lokasi baru.

10.Revitalisasi Kawasan Monas

Revitalisasi Kawasan Monas sedang hangat-hangatnya diperbincangkan terakhir ini. Menambah jejak panjang kebijakan kontroversial gubernur DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Yang menjadi polemik adalah izin revitalisasi dari pemerintah pusat, pasalnya revitalisasi Kawasan Monas dilakukan tanpa mengantongi izin dari Komisi Pengarah dan melewati tahapan-tahapan yang telah diatur.

Adanya Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. seharusnya Pemprov DKI sesuai dengan Keppres tersebut apabila ingin merevitalisasi Kawasan Monas harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komisi Pengarah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Hal yang tidak kalah ramainya diperbincangkan selain masalah izin adalah penebangan pohon di Kawasan Monas seluas 81 hektare tersebut. Penebangan pohon ini membuat keadaan menjadi kisruh, Pemprov DKI Jakarta berkilah, pohon-pohon di Kawasan Monas bukan ditebang tetapi hanya dipindahkan.

Menurut Pemprov DKI Jakarta, pohon-pohon yang dipindah berasal dari kawasan utara untuk yang berukuran besar berjumlah 150 batang, akan bergeser ke bagian selatan. Yang kecil berjumlah 55 batang, akan ditanam di bagian timur dan barat. Pemerintah provinsi berjanji tak akan sekadar memindahkan tanaman.

Pemenang sayembara desain revitalisasi kawasan Monas menyayangkan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menebang sejumlah pohon di bagian selatan Monas. Sebetulnya, 3,4 hektare luas sisi selatan dari sekitar 81 hektare luas Monas dan sisanya sekitar 70 hektare, harus hati-hati menerapkan skema yang ideal untuk mengedepankan konservasi alam. Namun yang terjadi di sisi selatan dilakukan pelebaran yang berimbas pada penebangan pohon di sekitarnya.

Kabar terakhir, Kawasan Monas sudah ditanam pohon kembali,  perkembangan pembangunan  revitalisasi Monas sudah dihentikan sementara oleh Pemprov DKI Jakarta menunggu izin dari dari pemerintah pusat.***

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai sumber

Penulis/Editor : Irawan

Breaking News