oleh

2 ASN Pemkab Bogor Jadi Tersangka Kasus Suap Izin Rumah Sakit dan Villa Kawasan Puncak

-Berita, Hukrim-127 views

BOGOR, BERITA INDONESIA – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, keduanya ditangkap Satreskrim Polres Bogor, Selasa (3/3/2020).

Keduanya, IR dan FA ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dari pihak swasta untuk mengeluarkan izin pembangunan rumah sakit di Cibungbulang dan villa di kawasan Puncak. Tersangka IR diketahui menjabat sebagai sekertaris DPKPP dan FA adalah stafnya yang turut membantu memuluskan perizinan.

Selain dua tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp120 juta dan sejumlah dokumen pengurusan izin bangunan. keduanya terbukti menerima suap dari pihak swasta untuk mengeluarkan izin pembangunan rumah sakit di Cibungbulang dan villa di kawasan Puncak.

Kapolres Bogor AKBP Roland yang juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, “Jadi yang kita amankan saat itu Rp120 juta dan pada saat yang bersangkutan menyerahkan uang Rp50 juta terkait pengeluaran izin. Izinnya sedang dalam proses, makanya kita juga amankan beberapa dokumen,” ujar Kapolres Bogor AKBP Roland, kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).

Atas perbuatannya, kedua ASN tersebut dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

“Pemberi juga akan kena, pasalnya berbeda, masih dalam proses”, jelas AKBP Roland.

Polres Bogor terus menyelidiki dan melakukan pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap atau gratifikasi tersebut.

“Iya masih dalam pengembangan, belum tahu jumlah saksi atau pejabat lainnya, masih dilakukan pemeriksaan. Nanti kita kabarin, teknisnya lewat humas Polres Bogor seperti biasa,” ucap Kasatreskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2020).

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, tak akan memberikan bantuan hukum kepada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas beserta stafnya yang telah ditetapkan tersangka oleh Polres Bogor dalam kasus gratifikasi.

“Iya enggaklah, ini (IR dan FA) kan karena kasusnya gratifikasi,” kata Ade, Jumat (6/03/2020).

Ade mengaku, keputusan itu diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi, bantuan hukum tidak diberikan kepada ASN yang terlibat masalah hukum/tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme.

Menurut Ade, kasus yang menjerat kedua ASN di lingkungan Pemkab Bogor itu semuanya akan diserahkan ke aparat hukum. “Kan ada yang enggak boleh didampingi itu gratifikasi, korupsi sama narkoba, ya barangkali kita mematuhi aturan saja,” jelasnya.***

Breaking News