oleh

Ade Angga : Hindarkan Diskriminasi Terhadap Sesama Media

-Berita, Daerah-197 views

KEPRI, BERITA INDONESIA – Sebaiknya kepada seluruh stokholder untuk dapat menghindari diskriminasi ataupun pengkotak-kotakan diantara sesama media. Sebab media juga merupakan salah satu pilar Demokrasi yang dijamin kemerdekaannya untuk menyampaikan aspirasi.

Hal tersebut disampaikan Ade Angga Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, saat menerima kunjungan sejumlah Wartawan yang  tergabung di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau Senin (20/12020) di ruang rapat Kantor DPRD Kota Gurindam itu.

Munculnya tuntutan SPRI Provinsi Kepri ini bermula dengan adanya diskriminasi yang dilakukan sejumlah pejabat atau stokholder terhadap sejumlah media di Kepri. Hal ini  menurut SPRI Provinsi Kepri telah mengangkangi  Undang- Undang Pers No 40 Tahun 1999.

Ditempat yang sama, Solikin selaku Ketua SPRI Provinsi Kepri lebih spesifik mengatakan telah ada diskriminasi yang dilakukan oknum tertentu sehingga  menimbulkan polemik di kalangan sejumlah wartawan.

“Ini sepertinya hanya akal-akalan oknum tertentu saja sehingga  penyaluran nggaran dana publikasi itu hanya dinikmati sekelompok orang tertentu. Untuk itu menyangkut anggaran yang dituangkan di APBD harus kita kawal terus hingga ada sebuah keadilan untuk sesama insan pers”. Tegas Sholikin.

Dijelaskannya, banyak kuli tinta di Kepri yang mengeluh tentang diskriminasi yang dilakukan Dinas Kominfo dengan bermodus kan syarat yang dibuat Dewan Pers seperti syarat sebuah media Ter perifikasi oleh dewan pers, termasuk tentang masalah lain.

Foto bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga S.ip.MM. saat kunjungan Wartawan yang tergabung di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau di ruang rapat Kantor DPRD Kota Gurindam, Senin (20/12020).

Menurut Solihin, syarat mendirikan  Perusahaan Pers telah diatur dalam  Undang-Undang Pers Nomer 40 Tahun 1999  memiliki badan hukum. Bukan malah  malah sebalik harus mendapatkan ijin dari dewan pers. Hal ini sangat keliru. Tegas Solihin.

Menangapi hal tersebut  Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga S.ip.MM. menerima dan segera mempelajari keluhan dari SPRI ini  untuk di agendakan dalam rapat bersama anggota DPRD lainnya.

“Bapak sekalian hal ini memang salah satu tugas kami dan akan menyerap aspirasinya sebab media itu merupakan salah satu pilar penting. Aneh rasanya jika ada diskriminasi atau pengkitak-kotakan,  meskipun kami tidak mengetahui secara detail seperti apa sistem aturan hukum yang di lakukanya”. Jelas Kader Partai Golkar itu.(Jhonson)

Breaking News