oleh

Diduga Lakukan Penggelapan dan Penipuan, Direktur PT CPN Dilaporkan ke Polres Jaktim

-Berita, Hukrim-177 views

JAKARTA, BERITA INDONESIA – PT Cipta Prakarya Niaga (PT CPN) yang berlokasi di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Blok C No. 96 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, diduga menggelapkan uang konsumen, pasalnya pembangunan rumah toko (ruko) Sentraniaga PIK yang dijanjikan dari tahun 2016 hingga saat ini belum terlaksana.

Diungkapkan Rosmaida (37) salah satu korban dari PT CPN ketika dikonfirmasi Berita Indonesia mengatakan, “sudah 3 (tiga) tahun lebih menunggu pembangunan ruko tersebut dari sejak ditarik uang DP belum ada kepastian, saya sudah menyurati PT CPN dan sering menanyakan langsung namun jawabannya hanya janji-janji saja”, ujarnya, Sabtu (29/02/2020).

Setelah 2 kali memberikan surat somasi kepada Azmi selaku direktur PT CPN, untuk mengembalikan uang Down Payment (DP) karena tidak terlaksananya pembangunan ruko Sentraniaga PIK, namun tidak diindahkan dan tidak ada iktikad baik akhirnya dilaporkan ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur (Polres Jaktim) Nomor : 236/K/II/2020/RESTRO JAKTIM ditanda tangani oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kompol M. Isa D, Senin (10/02/2020).

Kronologis dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan PT CPN kepada sejumlah konsumen, bermula sekitar medio September 2016, PT CPN menjanjikan kepada sejumlah orang akan membangun ruko Sentraniaga PIK, apabila berminat dengan ruko tersebut diharuskan memberikan DP terlebih dahulu.

Dari hasil penelusuran sementara Berita Indonesia, uang yang ditarik oleh PT CPN dari beberapa orang, sebagai  DP sejumlah 460 juta rupiah, untuk satu unit ruko seharga 600 juta rupiah.

Indikasi PT CPN tidak dapat membangun ruko Sentraniaga PIK ketika, tidak terjadinya perjanjian sewa menyewa antara PT CPN dengan Pemprov DKI, setelah melebihi batas waktu 3 bulan, sesuai keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Sekda Pemprov DKI Jakarta) Nomor 65 tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018.

Hal tersebut dikuatkan oleh Samsu Rizal Kadafi selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung(UPK PPUKMP Pulogadung) melalui suratnya mengatakan, “Tidak terlaksananya pembangunan ruko oleh PT CPN di kawasan UPK PPUKMP Pulogadung dikarenakan, PT CPN tidak melengkapi persyaratan yang diminta antara lain, Rencana Bisnis, Penilaian Rencana Bisnis dari pihak yang kompeten dan independen, UKL/UPL dan Amdal Lalin serta Sertifikat Asuransi”, Senin (28/10/2019).

Ketika dikonfirmasi Berita Indonesia, UPK PPUKMP Pulogadung, Kasubag Keuangan, A Ghofur Alhakim mengatakan,“tidak ada ruko yang diperjual belikan di PIK, selain biaya jasa layanan BLUD sewa kontrak penggunaan lahan atau fasilitas kerja sebagaimana diatur oleh Pergub DKI Jakarta Nomor 92 tahun 2003, kalau pun PT CPN berencana menjual ruko itu diluar kewenangan kami”, ujarnya. Rabu (8/01/2020)

Ditambahkan Ghofur, “karena PT CPN tidak dapat memenuhi syarat administrasi dan ketidak sesuaian luas pemanfaatan lahan serta lewatnya batas waktu yang telah ditentukan oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2019, sehingga sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta  belum memberikan hak penggunaan lahan yang dimaksud kepada siapapun,” ungkap Ghofur.

Seperti diberitakan Berita Indonesia sebelumnya “Gagal Bangun Ruko Sentra Niaga PIK Penggilingan PT CPN Diduga Gelapkan Uang Konsumen” (28/12/2019) dan “Diduga Gelapkan Uang Konsumen PT CPN Akan Dilaporkan ke Polisi (10/01/2020). Berita Indonesia masih terus melakukan investigasi serta mengikuti perkembangan dari hasil laporan di Polres Metro Jakarta Timur.(IR)

Breaking News