oleh

Diduga Lakukan Pungutan Mencekik, Walikota Kotamobagu Diminta Copot Lurah Motoboi Besar

-Berita, Daerah, Hukrim-1.008 views

KOTAMOBAGU, BERITA INDONESIA – Presiden RI yang selalu mengumandangkan pengurusan administrasi tidak boleh membebankan masyarakat, kalau bisa gratis kenapa harus Bayar, kalau bisa cepat kenapa harus lambat, kalau bisa satu hari kenapa harus berhari-hari.

Anjuran presiden tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi terhadap pelayanan masyarakat (Publik) dikantor Kelurahan Motoboi Besar Kecamatan  Kotamobagu Timur Kodya kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara.

Keluhan ini diuangkapkan salah seorang masyarakat Motoboi Besar kepada Berita Indonesia, “bahwa pelayanan administrasi untuk keperluan apapun di kantor kelurahan, tidak ada yang tidak bayar,   contoh yang menonjol seperti untuk membuat Hajatan Gunting Rambut atau Sunatan dengan jumlah tamu lebih dari 30 orang sudah harus mengurus surat resmi, maka masyarakat harus membayar uang administrasi di tingkat Rukun Tetangga (RT)”, ujar warga tersebut.

“Untuk pengurusan surat keterangan hajatan masyarakat diharuskan membayar sehelai surat keterangan sebesar Rp, 300.000. Dari pungutan tersebut dibagi untuk empat Aparat, RT, Kepala Lingkungan, RW dan untuk Kepala Kelurahan, masing-masing Rp. 75.000. Untuk hajatan yang Kecil, sedang dan besar yang jumlahnya lebih dari 30 orang wajib mengurus surat dari Kelurahan. Beda halnya kalau jika yang mengurus keluarga aparat Kelurahan atau keluarga aparat setingkat Desa, semua bisa di kongkalingkong”, ungkap warga.

Hal demikian sudah terjadi sekian lama di lingkungan masyarakat Motobai Besar. Selain pengurusan surat keterangan, masih ada lagi kelakuan aparat Kelurahan Motoboi besar yang tidak etis, dimana ada keluarga yang kurang mampu, yang seharusnya layak untuk dibantu oleh pemerintah pusat, sampai di Kelurahan (Desa) namun tidak di bantu, justru masyarakat yang tidak layak untuk mendapat bantuan pemerintah, bahkan mendapat bantuan apabila itu kroni-kroninya aparat Desa.

Jurnalis Berita Indonesia mencoba mengkonfirmasi dari keterangan sumber informasi, terhadap mayarakat yang tidak mampu tersebut, dengan menyambangi rumah seorang ibu beranak 3, usia anak yang paling tua  masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Ibu tersebut mengungkapkan kalau dirinya tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat maupun dari kelurahan, walaupun pernah dimintai data oleh aparat kelurahan untuk penerima bantuan, namun ketika bantuan itu datang namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan.  Apabila hal tersebut ditanyakan ke aparat Kelurahan, yang didapat hanya jawaban nama tersebut tidak terdaftar pada Instansi terkait yang mengurusi bantuan Pemerintah.

Ketika Berita Indonesia mengkonfirmasi menyambangi kantor lurah Motoboi Besar, Senin (24/2/2020).  Lurah yang sudah kurang lebih enam tahun menjabat, ketika di tanya daftar masyarakat yang mengurus Surat keterangan Hajatan dan pungutan Rp. 300.000, dengan entengnya menjawab, “tidak ada daftar masyarakat yang mengurus Surat Keterangan (Suket), saya tidak penah mendapat bagian dari pungutan Rp. 300.000 untuk mengurus Suket”, kata Lurah.

Sudah 6 tahun bertugas sebagai Lurah namun tidak mempunyai daftar masyarakat yang mengurus Suket dan bantahan tidak pernah menerima bagian uang dari pungutan tersebut, seakan semua yang terjadi menjadi tersembunyi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dikantor Kelurahan Motoboi Besar ini. (JS) berita bersambung…

Breaking News