oleh

Gagal Bangun Ruko Sentra Niaga PIK Penggilingan PT CPN Diduga Gelapkan Uang Konsumen

-Hukrim-138 views

JAKARTA, BERITA INDONESIA – PT Cipta Prakarya Niaga (PT CPN) yang berlokasi di Perkampungan Industri Kecil (PIK) PenggilinganCakung Jakarta Timurdiduga menggelapkan uang konsumen, pasalnya pembangunan rumah toko (ruko) sentraniaga PIK yang dijanjikan dari tahun 2016 hingga saat ini belum terlaksana.

Karena tidak adanya kejelasan dan kepastian pembangunan ruko tersebutpara konsumenmeminta uang yang sudah ditarik oleh PT CPN sebagai DownPayment (DP) agar dikembalikan.

Seorang konsumen PT CPN, RM (37) ketika dikonfirmasi Berita Indonesia (27/11/2019) mengatakan, “sudah 3 (tiga) tahun lebih menunggu pembangunan ruko tersebut dari sejak ditarik uang DP belum ada kepastian, saya sudah menyurati PT CPN dan sering menanyakan langsung namun jawabannya hanya janji-janji saja”, ujarnya.

Ditambahkan RM,“pada tanggal 26 Nopember 2019 kami menemui AS direktur utama PT CPN di Koperasi Perkampungan Industri Kecil (KOPIK) dari hasil pertemuan itu PT CPN meminta waktu sampai tanggal 5 Desember 2019 untuk menyelesaikan secara intern. Ketika ditemui kembali tanggal 5 Desember 2019 ditempat yang sama PT CPN kembali meminta waktu sampai tanggal 16 Desember 2019, namun ketika jatuh tempo tanggalnya merasa tidak dapat menepati janji mereka (AS dan ZN selaku komisaris utama PT CPN) mendatangi kediaman saya, kembali mengulur waktu akan memberikan kepastian pengembalian uang DP pada tanggal 27 Desember 2019”, ungkapnya.

“Kami menganggap sudah tidak ada iktikad baik dari PT CPN, kenyataannya pada tanggal 27 Desember 2019 yang dijanjikan akan ada kepastian pengembalian uang DP namun hanya kebohongan belaka, untuk itu kami sangat menyesalkan, atas kekecewaan ini kami akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu sampai ke jalur hukum”, tegas RM.

Dari hasil penelusuran sementara Berita Indonesia, uang yang ditarik oleh PT CPN berupa DP sejumlah 460 juta rupiah, bahkan PT CPN telah menarik DP dari tahun 2016 sebelum mendapat Surat Keputusan Sekda Pemprov DKI Jakarta.

PT CPN mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa lahan tanah seluas lebih kurang 1.760 m2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cqSekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Sekda Pemprov DKI Jakarta) berdasarkan surat tanggal 13 Februari 2017, untuk pembangunan ruko Sentra Niaga PIK Penggilingan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekda Pemprov DKI Jakarta Nomor 65 tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 menyetujui pemanfaatan lahan tersebut dengan beberapa syarat dan ketentuan diantaranya pada butir keenam, apabila dalam jangka waktu tiga bulan dari sejak diputuskan perjanjian sewa menyewa antara PT CPN dengan Pemprov DKI belum dapat ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka keputusan Sekda tersebut dinyatakan batal. Untuk itu Sekda Pemprov. DKI Jakarta menugaskan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta(Kadis KUKMP Prov. DKI Jakarta) untuk menanda tangani Perjanjian Sewa Menyewadan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan barang milik daerah (sumber:jaringandokumentasi hukum dan informasi pemprov DKI Jakarta).

Namun hingga saat ini penandatanganan perjanjian sewa menyewadengan Pemprov DKI Jakarta melalui Kadis KUKMP Prov. DKI Jakarta sertapembangunan rukosentra niaga PIK Penggilingan belum terlaksana.

Menurut Samsu Rizal Kadafi selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung(UPK PPUKMP Pulogadung) melalui suratnya mengatakan, “Tidak terlaksananya pembangunan ruko oleh PT CPN di kawasan UPK PPUKMP Pulogadung dikarenakan, PT CPN tidak melengkapi persyaratan yang diminta antara lain, Rencana Bisnis, Penilaian Rencana Bisnis dari pihak yang kompeten dan independen, UKL/UPL dan Amdal Lalin serta Sertifikat Asuransi”.

“Selain persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi oleh PT CPNada persyaratan lain yang tidak sesuai, luas pemanfaatan lahan yang diajukan ke Pemprov DKI seluas 1.760 m2 ternyata dari hasil peninjauan lapangan lahan yang akan dimanfaatkan melebihi luas yang ditentukan yaitu lebih kurang 3.500 m2. Dan sampai tenggat waktu yang telah ditentukan oleh keputusan Sekda Pemprov DKI Jakarta (17 Maret 2019) PT CPN belum melengkapi persyaratan tersebut”, ungkap Samsu Rizal.

Melalui suratnya yang ditanda tangani oleh AS, ZN dan AR, PT CPN mengakui uang hasil setoran DP dari para konsumen telah terpakaisehingga tidak dapat memenuhi pengembalian uang yang diminta.

Berita Indonesia masih terus melakukan investigasi, untuk mengungkap masyarakat yang telah dirugikan serta mendalami apakah ruko sentra niaga PIK Penggilingan dijanjikan untuk disewa atau dijual oleh PT CPN pasalnya didapati kwitansi pembayaran DP dengan total pembayaran 600 juta rupiah untuk satu unit rukonya.(IR)

Breaking News