oleh

Jokowi : Bank dan Leasing Dilarang Tagih Pakai Debt Collector, Dampak Kasus Corona Meningkat

JAKARTA, BERITA INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang bank dan industri keuangan nonbank untuk menagih utang kepada para kreditur. Apalagi dengan menggunakan jasa debt collector. Hal tersebut seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia.

“Bank dan industri keuangan nonbank dilarang mengejar-mengejar angsuran apalagi menggunakan debt collector, itu dilarang,” kata Jokowi saat teleconference bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2020).

Tak hanya itu, Jokowi juga sudah memerintahkan Oritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, ada pengurangan bunga dan penundaan cicilan selama 1 tahun.

“Keluhan dari UMKM kita kemarin sudah berbicara dengan OJK. OJK akan memberikan kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank, untuk memberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” ujar Jokowi.

“Kepada tukang ojek dan taksi yang kredit motor mobil, nelayan kredit perahu tidak perlu khawatir, bank dan industri keuangan non bank dilarang kejar-kejar angsuran apalagi menggunakan debt collector itu dilarang dan saya minta kepolisan catat ini,” terang Jokowi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa stimulus keuangan untuk industri perbankan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.

Stimulus lain yakni bank dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, termasuk UMKM yang menyebabkan tunggakan pembayaran angsuran. Yaitu dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi tanpa batasan plafon kredit.

“Ini kami perluas bukan hanya kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran Covid-19 ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain:

  1. Penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan
  2. Metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020.

Breaking News