oleh

Kejari Kotamobagu Diminta Bidik Pembangunan Masjid Pontodon Timur Yang Terbengkalai

KOTAMOBAGU, BERITA INDONESIA – Masyarakat Pontodon Timur sangat Kecewa Pada Instansi Pemeriksa, dari mulai Inspektorat Kotamobagu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang senantiasa memeriksa semua Instansi yang menggunakan uang Negara, dari mulai Tingkat Desa sampai ke level atas.

Bahkan Pemberikaan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) yang di berikan Badan Pemeriksa Keuangan BPK pada Pemerintahan Kotamobagu menjadi pertanyan publik. setiap tahun mendapatkan penilaian WTP, sementara korupsi di tingkat Desa tidak terhendus oleh Inspektorat dan BPK.

Seperti yang dikeluhkankan masyarakat kepada dua wartawan media nasional yang ada di Sulawesi Utara,  keluhan itu tentang pembangunan Masjid di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Sulawesi Utara, yang terbengkalai alias tidak selesai-selesai. Sumber dana pembangunan Masjid yang menggunakan dana Desa dari Tahun Anggaran (TA) 2017, 2018 dan 2019, yang besarannya kurang lebih Rp.500.000.000.

Selain menggunakan anggaran dana Desa, sumber dana lain merupakan dari swadaya masyarakat, yang besarannya wajib antara Rp.500.000 sampai Rp.1.000,000, ditambah lagi profosal dari luar masyatakat desa Pontodon dan meminta sumbangan setiap hari yang dilakukan di jalan Raya Pontodon.

Kalau diperkirakan dana yang terkumpul bisa mencapai kurang lebih 1 milyar rupiah, namun pembangunan Masjid masih berupa tiang-tiang pancang saja, hal ini jadi membuat pertanyaan banyak pihak, kemana dana tersebut dialokasikan oleh oknum panitia dan ibu Sangadi (Kepala Desa).

Seorang masyarakat yang pernah menjadi Bas (tukang yang mengambil sumbangan di pinggir jalan) mengatakan kepada media ini, “saya kecewa pada panitia pembangunan Masjid, meminta kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk membidik, dana Desa dan semua dana yang masuk ke panitia pembangunan Masjid di Desa Pontodon Timur, Kecamatan kotamobagu Utara”, ujarnya.

Yang memprihatinkan, ketika masyarakat bertanya seputar dana pembangunan Masjid, Kepala Desa Pontodon Timur dan oknum aparat Desa langsung mempersulit segala yang berurusan dengan pengurusan administrasi masyarakat.

“Walaupun kami taat bayar pajak PBB, pajak kebun, sampah dan lain lain tetap di persulit, padahal Kepala Desa seharusnya melayani masyarakatnya dengan Prima, seperti yang sering diucapkan oleh Bapak Presiden kita Jokowi, dan mudah mudahan keluhan kami masyarakat yang terzolimi di dengar oleh presiden dan perangkat pemerintahan daerah mengambil sikap tegas pada Sangadi dan oknum aparat Desa yang nakal” , demikian ungkap seorang masyarakat Desa Pontodon Timur yang enggan namanya dipublikasikan. “JS”

 

 

 

 

Editor : Irawan

Breaking News