oleh

Kisruh Internal PT BDL Berujung di Pengadilan Negeri Kotamobagu

KOTAMOBAGU, BERITA INDONESIA – Kisruh kepemilikan saham PT Bulawan Daya Lestari (BDL), perusahaan pertambangan emas di Gunung Patung Monsi Lolayan, Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, berujung ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu.

Pada persidangan di PN Kotamobagu, Senin (18/2/2020) memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi, saksi yang dihadirkan Ronny D Hartono.

Dalam keterangannya Ronny menjelaskan kronologi terjadinya pembicaraan kerja sama antara Yance Tanesia dengan Hadi Pandunata di tahun 2016.

Kemudian Pada tahun 2017 terjadi transaksi antara Hadi Pandunata dengan PT BDL, yaitu penjualan saham dari PT BDL kepada Hadi melalui PT IPI sebesar 70 persen, sedangkan 30 persen saham dimiliki Yance Tanesia, transaksi tersebut secara sah tertulis dihadapan Notaris.

Berdasarkan perjanjian, pemilik saham terbesar Hadi Pandunata menjadi Direktur Utama yang memegang kendali dan berwenang mengatur management serta jalanya perusahaan.

Namun seiring berjalannya waktu, Yance berbeda persepsi dengan Hadi, dimana Yance ingin menguasai perusahaan sepenuhnya, sementara Yance sendiri sudah tidak memiliki saham lagi di PT BDL.

Ambisius Yance ingin menguasai perusahaan dengan melibatkan investor Warga Negara Asing (WNA) asal China untuk bekerja sama secara sepihak.

Menurut kesaksian Ronny dipersidangan, “bahkan bukan hanya itu saja, Yance juga menjalankan perusahaan tanpa perpanjangan ijin iup op, dimana masa berlaku ijin habis pada 10 maret 2019, sementara ijin exploitasi ada perubahan regulasi, dari ijin kuasa pertambangan exploitasi (kp exploitasi) menjadi iup op pada tahun 2009 dan di tetapkan pada tahun 2011”, ujar Ronny.

Kemudian setelah pemeriksaan saksi, hakim PN Kotamobagu menutup persidangan hari ini, sidang dilanjutkan pada pekan depan (25/02/2020), sidang memasuki kesimpulan, kemudian di lanjutkan dengan pembacaan keputusan.

Ditempat terpisah, ketua Ormas Laki Sulut, Firdaus Mokodompit, berharap agar kasus PT BDL dapat segera di putuskan oleh hakim PN Kotamobagu, “saya yakin hakim bisa menilai dan memutuskan secara objektif dan seadil adilnya”, harap Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, “aktifitas PT BDL di Patung Monsi seharusnya di hentikan, karena masih menunggu proses perpanjangan ijin dan keputusan hakim PN Kotamobagu, sampai berkekuatan hukum tetap”, terang Firdaus.

Sementara itu Donny Sumolang selaku CEO kubu PT IPI mengatakan, “sekalipun telah ada keputusan PN Kotamobagu, Yance Tanesia tidak boleh melakukan penambangan secara masif, dengan melibatkan WNA asal China, yang juga di sinyalir tidak memiliki izin kerja dan hanya memegang Visa Turis”, ungkap Donny Sumolang

Masih menurut Donny, Yance Tanesia merasa kuat dan seolah kebal hukum sehingga secara sadar melakukan illegal mining, ywng bertentangan dengan UU Pertambangan No.4 Thn 2009 Pasal 158 Bab XXIII. Seharusnya Yance Tanesia sangat paham akan hal ini, apalagi banyak mempunyai Lawyer mumpuni, yang bisa dimintai pertimbangan hukum.

Sampai berita ini ditayangkan, sejumlah awak media yang berusaha mengkonfirmasi kepada Yance Tanesia, belum berhasil, karena sulit untuk ditemui. (Tim, Fent/JS)

 

 

 

Editor : Irawan

 

Breaking News