oleh

Lelang Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Diduga Proyek Giringan

-Berita, Hukrim-231 views

JAKARTA, BERITA INDONESIA – Kegiatan lelang di Dinas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta diduga Pemenang rekanan binaan sudah di atur. Lelang Penyediaan Mobil Tangga 55 Meter dan Penyediaan Mobil Tangga Hidroulik 104 meter Tahun Anggaran (TA) 2019. Berdasarkan proses lelang yang terjadi di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diduga Proses Pelelangan sudah diatur oleh PPK jauh hari sebelum Pemenang Lelang di tetapkan.

Pasalnya pada proses lelang tersebut, dari mulai Pembukaan Dokumen Penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak semua jadwal sama, baik tanggal maupun waktu pelaksanaannya. Hal ini menguatkan adanya dugaan perjalanan proses lelang dari mulai proses penawaran, penetapan pemenang sampai penandatanganan kontrak Kelompok Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja BPPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah saling berkoordinasi untuk menetapkan rekanan binaan sebagai pemenang tender, bahkan ada indikasi penetapan pemenang sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Indikasi penetapan pemenang sudah diatur, dimana ke 2 (dua) kegiatan proses lelang tersebut  dimenangkan oleh PT. MARANI RIPAH GLOBALINDO dengan jadwal yang bersamaan dari mulai pengumuman pasacakualifikasi hingga jadwal penandatangan Kontrak, sampai terealisasinya pengadaan ini menandakan sudah diketahui oleh Kuasa Penguna Anggaran (KPA).

Perlu diketahui pengadaan penyediaan mobil tangga hidroulik 104 meter sebesar Rp64,109 miliar, dengan spesifikasi High Level Hydraulic Platform (Built-Up) 104 Meter. Adapula anggaran penyediaan mobil tangga 55 Meter dengan spesifikasi Type Mod F 55 RLX, Max Working 55 meter, tumtable rotation 360┬░ sebesar Rp35,821 miliar. Pada TA 2018 lalu juga telah dianggarkan Rp64,109 miliar untuk hal yang sama, dimana pada TA 2018 referensi pagu anggaran merupakan Belanja Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada TA 2019 referensi pagu anggaran tidak dicantumkan.

Dari tanyangan lelang melalui LPSE diduga telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang /Jasa milik Pemerintah dan UU Nomor 5 ahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat merugikan keuangan pemerintah daerah.

Berita Indonesia masih terus melakukan investigasi untuk mendalami adanya dugaan penyalahgunaan jabatan sampai dengan adanya korupsi untuk kepentingan pribadi atau golongan.(IR)

Breaking News