oleh

Lelang Proyek RTH Mesjid Baitul Makmur Dinilai Salah Prosedur, Bupati Bintan Harus Bertanggung Jawab

-Berita, Daerah-204 views

KEPRI, BERITA INDONESIA – Proyek Ruang Tata Hijau (RTH) Mesjid Baitul Makmur Kelurahan Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepri dinilai salah prosedur. Selain itu proyek tersebut juga amburadul. Untuk itu  Bupati Bintan Apri Sujadi harus bertanggung jawab.

Berdasarkan peraturan pemerintah, setiap proyek rumah ibadah tidak boleh dilakukan tender. Semestinya bersifat hibah, atau melalui bantuan sosial lewat rekening yayasan, atau langsung ke pengurus rumah ibadah tersebut.

Anggaran milyaran seperti ini, selain Kepala Dinas, Bupati Bintan bisa dimintai keterangan oleh penegak hukum. “Untuk rumah ibadah tidak bisa tender dan sebaliknya bersifat hibah”. ungkap Mulkansyah Ketua Lembaga Sosial LSM Riau Coruption Watch (RCW) lewat WhatsApp.

Sama halnya menurut Supratman  salah seorang tokoh agama. Menurutnya, sistem swakelola  pemberian bantuan rumah ibadah harus bersifat langsung kepada lembaga agama yang bersangkutan.

Saat ini sedang dilakukan tambal sulam.

Setiap bantuan  APBD untuk rumah ibadah tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga seperti mekanisme lelang, melainkan harus melalui lembaga agama terkait. “jika itu ada proses lelang atau tender dilakukan, berarti mereka telah mengangkangi lembaga lain yang berkompeten dalam hal ini.” tegasnya Rabu, (21/04/2030).

Kendati sudah sering di beritakan melalui Media, tampak proyek yang bermasalah ini tetap saja  berjalan mulus. Diduga kontraktornya termasuk salah satu orang dekat pejabat berpengaruh di Kabupaten Bintan. Saat ini  pihak CV Nabilla Permata sedang melakukan tambal sulam.

Proyek yang didanai APBD Kabupaten Bintan tahun 2019 dinilai cukup pantastis.  Proyek tersebut diduga tidak sesuai bestek misalnya,  cor-coran lantai keramik banyak bolong serta semem penyanggah keramik banyak kosong jika di ketok bunyinya terasa bolong maka saat ini pihak kontraktor sedang melakukan tambal sulam.

Kontraktor CV Nabilla Permata mendapat pagu anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp 2.640.000.000-., dengan pelaksanaan waktu pekerjaan 180 hari kalender, dan Konsultan Pengawas CV Yudha Karya.

Proyek pemerintah ini didampingi Tim  Pengawas Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kabupaten Bintan Provinsi Kepri. Hal ini dibuktikan  tulisan plang yang terpampang di lokasi proyek, namum saat ini plang tersebut telah dicabut.

Seperti dalam pemberitaan sebelumnya permasalahan yang menyolok adalah ketebalan cor an plat lantai yang sehusnya 10 cm, ternyata dilakukan  hanya 5 dan 7cm, tentu ini menyalahi dari speks wajar lantai proyek tersebut mulai mengelupas.

Selain itu jenis pasir yang dipergunakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) harusnya jenis pasir yang diperuntukkan pasir putih bersih,  namun dilapangan dipergunakan pasir kotor bercampur tanah, sehingga lantai proyek tersebut  terkelupas. (Jhonson)

Breaking News