oleh

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, BERITA INDONESIA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. KPCDI dalam gugatannya menolak kenaikan iuran BPJS yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020. “Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan komunitas pasien cuci darah Indonesia tersebut,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Senin (9/03/ 2020).

Putusan MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini dibacakan dalam persidangan MA dipimpin oleh Hakim MA, Supandi, pada 27 Februari 2020.

Dalam putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Putusan MA ini membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang diatur dalam pasal 34. Pasal tersebut menyebutkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan Rp. 42 ribu per orang, per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Iuran kelas II sebesar Rp110 ribu per orang, per bulan. Kelas I sebesar Rp160 ribu.

Dengan demikian iuran BPJS akan kembali seperti semula di 2019, yaitu kelas III sebesar Rp25.500, kelas II sebesar Rp51 ribu, dan kelas I sebesar Rp80 ribu.***

Breaking News