oleh

Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Pajak BBN-KB Kendaraan Bermotor Listrik Hingga Tahun 2024

JAKARTA, BERITA INDONESIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait insentif pajak bagi kendaraan bermotor listrik. Langkah ini diambil untuk mendukung populasi kendaraan listrik, demi menekan polusi dan pegendalian kualitas udara.

Hal ini menindaklanjuti Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 soal Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai. Kebijakan Pemprov  DKI Jakarta ini tertuang dalam Pertaturan Gubernur (Pergub Nomor 3 tahun 2020 mengenai Insentif Pajaka Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

KBL merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. Artinya, regulasi ini hanya berlaku untuk kendaraan yang sepenuhnya menggunakan baterai, bukan mobil hybrid atau hibrida.

Terhitung mulai 2020, segala kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama untuk wilayah DKI Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta menjadi pemerintah provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan Pajak BBNKB,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/1).

Ditambahkan Anies, “kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid (setengah bensin dan setengah tenaga listrik) atau semi listrik, hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan baterai berbasis listrik yang mendapatkan insentif,” ujarnya.

“Jadi bagi seluruh warga DKI Jakarta yang ingin mendapatkan insentif pajak ini, dapat mengunjungi di kantor-kantor unit pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor atau kantor Samsat yang ada di lima wilayah administrasi Pemprov DKI Jakarta, Pergub tentang pembebasan BBNKB ini mulai berlaku mulai 15 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember tahun 2024 atau berlaku selama 5 tahun nanti akan di’review’ (dikaji ulang)” jelasnya Anies.

Berdasarkan data replikasi PKB dan BBN-KB per tanggal 20 Januari 2020, jumlah kendaraan bermotor listrik yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, yaitu sebanyak 669 unit yang terdiri dari 631 kendaraan roda dua dan 38 kendaraan roda empat.***

 

 

 

Editor : Irawan

Breaking News