oleh

Pemprov DKI Jakarta Tak Siap Data, Pembagian Sembako di Jakarta Berjalan demi Formalitas PSBB

-Berita, Nasional-350 views

JAKARTA, BERITA INDONESIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) dari 1,2 juta keluarga miskin dan rentan miskin ke warga Jakarta, Periode penyaluran dilaksanakan pada 9 April-23 April 2020.

Pembagian paket Sembako bagi warga Jakarta sebagai konsekwensi kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta.

Paket sembako yang disalurkan berupa paket komoditas bahan pangan pokok (beras 5 kg satu karung, bahan makanan berprotein dua kaleng (sarden), minyak goreng 0,9 liter satu bungkus, biskuit 2 bungkus), masker kain dua buah, dan sabun mandi dua batang.

Dari beberapa hari penyaluran Sembako di wilayah Jakarta sudah ada beberapa protes warga di sejumlah tempat, Sopia warga RW 14, Rumah Susun (Rusun Rorotan) Cilincing, Jakarta Utara, ada sejumlah warga yang tidak terdata sebagai penerima sembako, seperti dikutip akun youtube tvone news, (minggu (12/4/2020).

Warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Selamat Saragih, mengatakan banyak tetangganya yang miskin dan rentan miskin tidak mendapat sembako yang dibagikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dikutip dari halaman RMco.id, Rabu (15/04/2020).

Dua kejadian tersebut adalah potret warga yang berani bersuara karena namanya tidak tercantum dalam data yang mendapatkan paket sembako, bagaimana dengan warga yang tinggal di Jakarta tetapi tidak berani bersuara, tetapi layak untuk mendapatkan Sembako atau bahkan lebih layak, tetapi namanya tidak tercantum didalam daftar yang termasuk mendapat Sembako.

Hal ini menunjukan ketidak siapan data Pemprov DKI Jakarta untuk mendistribusikan kepada siapa paket Sembako harus diberikan, karena ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin selama masa PSBB berlangsung.

Sebelumnya ada ungkapan pemimpin kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menjanjikan setiap warga Indonesia yang tinggal di Jakarta, yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta maupun yang tidak berKTP Jakarta dalam penerapan PSBB sebagai dampak dari adanya kebijakan menangakan wabah Covid-19, akan mendapatkan Sembako.

Seperti pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan yang ditayangan berita-indonesia.co.id, Sabtu 11 April 2020 berjudul, “Anies: Paket Sembako Tidak Hanya Bagi Warga berKTP Jakarta”, dalam pernyataan Anies, “ini diberikan tidak melihat KTPnya, KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus, mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan tanggung jawab kita untuk mereka survive melewati masa sulit ini”.

Pernyataan Anies tersebut seakan manis didengar namun pahit pada kenyataannya, untuk warga yang berKTP Jakarta saja belum terpenuhi apalagi untuk warga yang tidak berKTP jakarta, bagai mimpi bagi warga yang dilarang mudik atau pulang kampung terdampak kebijakan Pemerintah.

Pernyataan Anies ini justru bertolak belakang dengan penjelasan Kepala Dinas Sosial (Dinssos) Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah menurutnya, warga masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan bansos, terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima bantuan eksisting Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta.

Yang termasuk data tersebut, yaitu KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (KSD) Anak, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMT-AS, dan Pangan Murah Jakarta, dan memiliki penghasilan kurang dari Rp 5 juta per bulan.

Jadi Sudah jelas, menurut Kadinsos Program bansos PSBB COVID-19 diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria tersebut dan masuk pendataan, dengan domisili di wilayah DKI Jakarta.

Seperti pantauan berita-indonesia.co.id di Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, yang sedianya menurut jadwal pendistribusian Sembako tanggal 13 April  namun baru tanggal 14 dan 15 April 2020 pendistribuasian Sembako terlaksana.

Hal serupa terjadi dengan dua warga Cengkareng, Jakarta Barat dan warga Rusun Rorotan, Jakarta Utara, yang memprotes namanya tidak tercantum sebagai menerima Sembako, Warga RT 02, RW 04, Kelurahan Penggilingan, ada beberapa warga yang sudah cukup lama menetap di wilayah tersebut namun namanya tidak tercantum sebagai menerima Sembako.

Data warga yang menerima Sembako di RT 02, RW 04, Kelurahan Penggilingan.

Sebut saja NC (56) tahun, seorang nenek janda yang juga harus mengurus cucunya berumur 5 tahun, sudah sekitar 5 tahun menetap diwilayah tersebut dengan mengontrak sepetak ruangan, tidak termasuk yang mendapat pembagian Sembako dari Pemprov DKI Jakarta.

Ketika ditanya tidak mendapat Sembako nek, jawabnya, “tidak dapat, ya kalo saya, kalo dapat ya diterima, kalo tidak dapat ya sudah mau apa lagi”, ujar nenek NC.

Gambaran ini menunjukan termasuk warga yang tidak mau atau tidak berani bersuara ketika tidak mendapatkan Sembako, padahal masuk kriteria warga miskin dan rentan miskin yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ada sekitar 70 unit kontrakan di area nenek NC tinggal, kebanyakan warga pekerja non formal dan sebagian warga daerah yang memiliki KTP luar Jakarta, namun dari 70 unit kotrankan hanya sekitar 3 sampai 5 warga saja yang mendapatkan Sembako dari Pemprov DKI Jakarta.

Beberapa hari sebelumnya koordinator kontrakan mengumpulkan Kartu Kelurga (KK) dari warga yang mengontrak untuk diserahkan kepada Ketua RT, namun pada saat pembagian Sembako bukan data tersebut yang digunakan.

Satu hari sebelum pembagian Sembako beredar data warga yang menerima Sembako di RT 02, RW 04, Kelurahan Penggilingan, ketika di cek nama-nama tersebut hanya segelintir nama saja yang tercantum dalam daftar tersebut.

Terkait pendistribusian Sembako bagi warga DKI Jakarta yang terdampak akibat diterapkannya PSBB, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga konsen terhadap masalah sosial, Irawan, mengatakan, “seharusnya Pemprov DKI Jakarta bekerja ekstra untuk memverifikasi data bagi warga Jakarta yang layak menerima Sembako, agar penerima Sembako merata dan tepat sasaran”, ujarnya.

“Pemprov harus bekerja dari level Pemerintahan yang paling bawah, dari RT, RW, untuk memperoleh data yang akurat, tidak hanya menggunakan data yang sudah ada seperti data KJP, KJMU, KSD, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas atau data Pilkada, Pilpres, karena saya bisa jamin data tersebut tidak akurat, tidak update dengan keadaan terjadinya kebijakan pemerintah saat penerapan PSBB”, terang Irawan.

Ditambahkan Irawan, “Pemerintah jangan bekerja asal cepat tapi tidak akurat, asal cepat tapi tidak tepat sasaran, pembagian Sembako jangan hanya jadi formalitas dalam memenuhi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin selama masa PSBB berlangsung”, jelas Irawan.

Mengomentari paket sembako yang sudah dibagikan kepada warga DKI Jakarta, Penegak Hukum harus mengawasi, tidak saja mengawasi disaat pendistribusian Sembako tetapi juga jumlah dan isi dari paket sembako.

“Penegak Hukum harus mengawasi, tidak saja disaat pendistribusiannya, namun jumlah dan isinya harus diawasi, harus ada pertanggung jawaban Pemerintah nantinya, karena dalam paket sembako berbeda merk tentunya berbeda pula harganya”, ungkap Irawan.

Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki data penerima paket Sembako jika tidak ingin menimbulkan permasalahan sosial dan kekecewaan warga yang menetap di Jakarta, yang nantinya justru menimbulkan masalah baru. Harus menghidupkan kerja berjenjang dari pemerintahan yang paling bawah untuk memperoleh data yang akurat guna memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin selama masa PSBB berlangsung.

 

 

 

Reporter : Marganda P.

Breaking News